Kabinet Plesetan

ANALISA KWIK KIAN GIE

Kabinet Plesetan

APA tujuan dari kabinet koalisi? Supaya mendapat dukungan dari fraksi-fraksi di DPR yang kader partainya duduk dalam kabinet. Apa artinya ini? Semua DPP partai politik yang punya kadernya dalam kabinet harus mendukung kebijakan apa saja yang diambil oleh menteri siapa saja dan berasal dari partai apa saja, termasuk dari “Partai Kartel IMF”.

Bagaimana mungkin semua organisasi yang diberi jatah menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu a priori harus mendukung semua kebijakan dari semua orang yang bukan anggota dari organisasinya? DPP dari semua partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan yang duduk dalam kabinet tidak berembuk untuk menyepakati platform seluruh kabinet. Bahkan sangat mungkin partai-partai politik itu tidak punya platform yang menyeluruh menyangkut semua aspek penyelenggaraan negara. Bagaimana bisa secara a priori satu dalam pendapatnya?

Bisa, yaitu kalau yang menjadi pengikat bukan platform untuk kepentingan rakyat, tetapi dukungan di DPR didasarkan atas kepemilikan kader dalam kabinet. Jadi asal kadernya duduk dalam kabinet, DPP partainya secara membabi buta mendukung kebijakan menteri siapa saja dari kabinet, walaupun ideologinya menteri itu kalau perlu menjual negara. Kalau begitu ya wajar apabila timbul pertanyaan, terus mengapa begitu getol mendudukkan kadernya dalam kabinet dan harus bekerja sama kompak dengan semua menteri yang berarti mesti mendukung kebijakan menteri siapa saja? Wong tidak mengerti kebijakan seperti apa yang mau didukung? Apa lagi motifnya kalau bukan komersialisasi jabatan menteri untuk mengisi kas partai dan kantungnya sendiri?

Mestinya bagaimana? Karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat, mestinya jangan peduli apakah mendapat dukungan dari DPR atau tidak, asalkan tidak melanggar konstitusi. Kalau menteri-menterinya diganggu oleh para anggota DPR yang galak dan ganas, menteri-menteri harus juga berani galak dan ganas kembali.

Bagaimana kalau diganjal oleh hak-hak yang melekat pada DPR? Kalau perbedaan pendapatnya prinsipiil apa boleh buat, harus deadlock sambil menjelaskan kepada rakyat dengan argumentasi yang kuat mengapa Presiden kukuh mempertahankan prinsipnya, agar rakyat menilainya langsung. Ini kalau menteri-menterinya memang mengerti apa kebijakannya, lengkap dengan argumentasinya. Kalau tidak mengerti, tidak punya pede, tidak punya kepemimpinan, begitu dibentak oleh anggota DPR, bisanya hanya menangis, atau menyogok supaya jangan galak-galak, dan supaya anggota DPR itu menjual suaranya sajalah.

Kabinet koalisi hanya ada dalam sistem parlementer. Mengacu pada banyak negara yang sudah maju dan mapan dengan sistem parlementer, bekerjanya sebagai berikut.

Yang memilih Perdana Menteri dan membentuk kabinet mayoritas dari fraksi-fraksi di DPR, dan kabinet setiap saat dapat dijatuhkan oleh mayoritas fraksi-fraksi di DPR. Maka dukungan oleh mayoritas anggota DPR mutlak dibutuhkan. Tetapi karena mereka boleh dikatakan tidak korup, dan karena mereka lebih maju dalam pengetahuan, semua partai politik mempunyai platform. Jadi begitu kelompok fraksi-fraksi yang berminat duduk dalam kabinet merupakan mayoritas, mereka segera berunding untuk menyepakati kebijakan bidang apa saja, walaupun dikomandoi oleh menteri yang bukan dari partai politiknya. Perundingan-perundingan untuk menyepakati semua kebijakan yang tentunya harus sesuai dengan platform partainya makan waktu lama. Sering tidak tercapai kata sepakat. Kelompok fraksi-fraksi itu bubar, dibentuk kombinasi baru. Yang memfasilitasi namanya informatur, bukan formatur.

Kembali pada KIB setelah reshuffle, kekompakan atas dasar platform yang sama dari semua partai politik peserta kabinet jelas tidak ada.

Satu-satunya kelompok menteri yang jelas kemauannya yalah yang berasal dari “Partai Kartel IMF”, karena didikte mutlak oleh Kartel IMF yang tau persis apa maunya dari Indonesia. Maka mereka kelihatan tabah, militan, tegas dan bersikap kalem-kalem dewata. Sikapnya selalu kalem, tetapi dengan elan yang bagaikan dewa karena ada backing-nya yang sangat kuat. Itulah pula sebabnya KIB dipelesetkan menjadi “Kabinet IMF Bersatu”.
http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat2&id=63